Keengganan sekolah menyetujui fakta harus menjalani saja sambil menungu kebijakan baru bukan berarti sekolah tidak mau beradaptasi dengan perubahan yang dapat terjadi setiap saat di era disrupsi ini.
Oleh Farikha, S.Pd. Kepala SD Muhammadiyah GKB 2 Gresik
Selawe.com – Kalimat jalanin dulu aja seringkali digunakan untuk menjawab pertanyaan seseorang tentang masa depan. Kalimat ini cukup ampuh untuk membuat penanya tidak memperpanjang keingintahuan atau upaya interogasi objek yang ditanya.
Jawaban dengan kalimat ini memberikan kesan adanya ketidakpastian, ketidakjelasan arah bahwan ambiguitas terhadap arah dan tujuan ke depan.
Ketidakjelasan dapat terjadi dalam hal hubungan seseorang, cita-cita, kehidupan atau berjalannya sebuah oganisasi. Tidak hanya terjadi dalam individu, ternyata jawaban dengan kalimat jalani dulu saja juga terjadi dalam dunia pendidikan nasional kita.
Juli tanggal 14 tahun 2025 sekolah memulai tahun ajaran baru 2025/2026. Sebelum tanggal tersebut, sekolah seyogyanya menyusun perencanaan pendidikan setahunnke depan yang tertuang dalam bentuk dokumen kurikulum satuan pendidikan.
Dokumen tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, alat mencapai tujuan pendidikan dan sarana untuk mengukur kemampuan siswa. Simpang siur tentang informasi perubahan kurikulum baru terjawab dengan terbitnya permendikdasmen no 13 tahun 2025 yang berlaku mulai 15 Juli 2025.
Sekolah telah menyusun dengan mengacu kepada kebijakan sebelumnya, khususnya tentang P5, kemudian tiba2 muncullah isu P5 dihapus, sebagian dinas bahkan melalui pengawas bersikeras tetap mempertahankan bahwa P5 tetap menjadi struktur kokurikuler.
Di tengah jalan, adanya ketidakjelasan aturan dari kementerian menyebabkan sekolah menerima “instruksi” agar dalam mengawali tahun ajaran baru dengan “jalani saja dulu”. Jalani saja yang ada sambil menunggu kebijakan kementerian yang sedang dalam tahap penggodokan.
Keengganan sekolah menyetujui fakta harus menjalani saja sambil menungu kebijakan baru bukan berarti sekolah tidak mau beradaptasi dengan perubahan yang dapat terjadi setiap saat di era disrupsi ini.
Tetapi pemerintah dalam hal ini kementerian Pendidikan sebagai penanggung jawab pendidikan nasional seharusnya melakukan perubahan arah kebijakan sebelum dimulainya tahun pelajaran baru. Sehingga tidak seperti sekolah disuruh berjalan kaki dulu saja menuju tujuan, pemerintah sedang merakit kendaraan dan menyusun peta jalur yang tidak pasti kapan akan dapat digunakan.
Seyogyanya, pendidikan tidak menjadi bagian dari konsep jalani dulu saja karena sebuah pendidikan memerlukan perencanaan, proses dan evaluasi yang panjang dan telah dijalankan sejak Indonesia merdeka.
Berbagai kurikulum telah dirumuskan dan diterapkan selama delapan puluh tahun, seharusnya cita-cita Indonesia Emas telah jelas dan gamblang dalam hal roadmap-nya. Bukan lagi jalani dulu saja, ikuti saja alurnya, kalau ada masalah ya dipikir belakangan. (*)
Editor Ichwan Arif
